IPN P Dorong Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Pusat, Ratusan Ribu Pegawai Terselamatkan

Mawardi Tombang Amar
Rabu, 30 September 2026 15:01:16

KANALSUMATERA.com - Jakarta, 30 September 2026 – Ikatan Pendidik Nusantara Perjuangan (IPN P) terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepastian status hukum dan kesejahteraan para pegawai ASN PPPK PW serta tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Sekjen II DPP IPN P, Mitiar Hamid Kampai, M.Pd, menyebut dorongan pengalihan status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di bawah Pemerintah Pusat melalui APBN merupakan langkah strategis dalam menjawab persoalan regulasi dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ratusan ribu tenaga pengabdi yang sebelumnya menghadapi potensi dirumahkan akibat ketentuan pembatasan belanja pegawai daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU HKPD dan Ancaman Perampingan Organisasi di Daerah

Ketentuan dalam Pasal 146 UU HKPD mengatur kewajiban pemerintah daerah membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Ketentuan tersebut kemudian menimbulkan persoalan bagi sejumlah daerah yang memiliki beban belanja pegawai cukup tinggi.

Baca: Bupati Ahmad Yuzar Dukung Kafilah Riau di PORSADINAS VII, Enam Peserta Kampar Ikuti Ajang Nasional

Beberapa persoalan yang muncul di antaranya:

Sejumlah pemerintah daerah memiliki rasio belanja pegawai yang telah mendekati atau melampaui batas yang ditetapkan.

Pengalihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dengan pembiayaan APBD berpotensi menambah beban belanja pegawai daerah.

Perampingan organisasi hingga kemungkinan merumahkan pegawai non-ASN dan guru honorer menjadi kekhawatiran bagi para tenaga pengabdi.

Solusi IPN P dalam RDPU dan Audiensi

Baca: Gelar Karya PPG Universitas Pahlawan 2026 Tampilkan Inovasi Calon Guru Profesional di Era Digital

Menghadapi persoalan tersebut, IPN P secara konsisten menyampaikan aspirasi sekaligus menawarkan formulasi penyelesaian melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPR RI dan audiensi resmi dengan kementerian terkait.

Salah satu solusi yang disampaikan IPN P adalah pengalihan status serta pembiayaan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu dengan menggunakan skema anggaran Pemerintah Pusat melalui APBN.

Melalui skema tersebut, terdapat sejumlah dampak yang diharapkan, antara lain:

Mengurangi Beban Belanja Pegawai Daerah: Pemerintah daerah tidak harus menanggung seluruh tambahan pembiayaan PPPK Penuh Waktu melalui APBD sehingga dapat menjaga kepatuhan terhadap ketentuan UU HKPD.

Mengurangi Risiko Perampingan: Keterbatasan kemampuan APBD tidak lagi menjadi alasan utama dalam melakukan perampingan organisasi atau merumahkan tenaga pengabdi.

Baca: Perkuat Kualitas Pendidikan, UPT SDN 014 Batu Belah Gelar Pengimbasan Bimtek Literasi dan Numerasi

Memberikan Kepastian Status ASN: Para pegawai memperoleh kepastian mengenai status kepegawaian, hak dan kesejahteraan, serta administrasi kepegawaian sebagai PPPK Penuh Waktu.

Dari Aspirasi Menjadi Arah Kebijakan Nasional

Gagasan yang disampaikan IPN P melalui berbagai forum tersebut kini menjadi bagian dari pembahasan mengenai penataan aparatur negara. Pengalihan beban pembiayaan kepada pemerintah pusat dipandang dapat menjadi jembatan antara kebutuhan penataan ASN dan keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

"Langkah yang kita mulai dari ruang-ruang audiensi dan RDPU mungkin terlihat kecil, tetapi gagasan berbasis realitas ini terbukti mampu menggerakkan dan merubah arah kebijakan pemerintah pusat demi menyelamatkan masa depan ratusan ribu pegawai ASN PPPK di Indonesia," tegas Sekjen II DPP Ikatan Pendidik Nusantara Perjuangan (IPN P).

IPN P menyatakan akan terus mengawal proses transisi dan rekrutmen tersebut hingga seluruh PPPK Paruh Waktu mendapatkan kepastian mengenai pengangkatan sebagai PPPK Penuh Waktu Pusat.

Baca: Wisuda Politeknik Kampar, Ahmad Yuzar Dorong Lulusan Kuasai Industri Sawit dan Dunia Kerja

Saat ini, IPN P juga memfokuskan perhatian pada regulasi mengenai kemungkinan peralihan PPPK Penuh Waktu menjadi PNS. IPN P berharap regulasi yang nantinya diterbitkan dapat memberikan kepastian dan perlakuan yang sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan bagi tenaga dosen.

"semoga Aturan nya sama dengan teman teman Dosen yang sudah keluar Peraturan pemerintah No 26 Tahun 2006,Karen guru dan dosen ada di bawah payung hukum yang sama dalam undang-undang guru dan dosen ungkap Guru Sman 1 Kampar Timur Ini mengakhiri Penjelasan ny."

Tentang Ikatan Pendidik Nusantara Perjuangan (IPN P)

Ikatan Pendidik Nusantara Perjuangan (IPN P) merupakan wadah perjuangan dan penyampaian aspirasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, serta pegawai ASN PPPK di Indonesia.

Organisasi ini berfokus pada advokasi kebijakan, perlindungan hukum, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pengabdi di berbagai instansi pemerintah.



Terkait
BKPRMI Riau Apresiasi Pemko Pekanbaru Perkuat Pendidikan Agama
BKPRMI Riau Apresiasi Pemko Pekanbaru Perkuat Pendidikan Agama
Hendry Munief Motivasi Santri PP Hidayatullah Pekanbaru
Plt Gubri SF Hariyanto Lepas Dua Capaska Riau, Siap Emb
Perjuangkan Pembangunan Daerah, Karmila Sari Bawa Pemka
Lainnya
DLHK Sampaikan Masterplan Solusi Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru
DLHK Sampaikan Masterplan Solusi Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru
Hamdani Harap Tenaga Kerja Pekanbaru Dapat Perlindungan
Kabut asap kian pekat selimuti Padang, udara mulai tak
Warga Aksi Meminta Pertambangan Emas di Pesawaran Dihen
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Politik
Komeng dan Sejumlah Senator Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya
Komeng dan Sejumlah Senator Dukung Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya
Gerindra Riau Dukung Dasco Jadi Wapres, Rahul Siapkan K
PSI dan Paradoks Politik: Dekat Kekuasaan, Jauh dari Ma
Pariwara
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi Mendunia, Tradisi Sejak 1820 Jadi Magnet Wisata Internasional
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thail
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Viral
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
PO MTrans Klarifikasi Viral Klakson Bus Suara Jokowi, Disebut Hasil Rekayasa
Semarakkan Ramadhan, Masjid ini Rutin Berikan Hadiah Um
Polda Sumut Angkat Bicara soal Video Mahasiswa Berjaket
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Nasional
Semobil dengan Teddy, Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
Semobil dengan Teddy, Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Filipina
Haedar Nashir Soroti Kebijakan Prabowo, Tekankan Jalan
Prabowo Hadiri Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 di