Perjuangkan Pembangunan Daerah, Karmila Sari Bawa Pemkab Rohil Sambangi ke Kementerian di Jakarta
KANALSUMATERA.com - Jakarta – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) kembali melakukan langkah strategis dengan "menjem put bola" ke pemerintah pusat guna mengupayakan dukungan anggaran pembangunan.
Anggaran pembangunan itu mulai infrastruktur, sektor pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya guru. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil menjadi tantangan utama dalam merealisasikan pembangunan di wilayah yang dikenal sebagai Negeri Seribu Kubah tersebut.
Hal ini dikatakan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) satu Riau, Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, yang memfasilitasi dan mendampingi Pemkab Rohil dalam rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah kementerian dan komisi di DPR RI, Selasa (20/01/2026).
Pada agenda pertama, Bupati Rokan Hilir H Bistamam yang diwakili Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni, bersama Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Effendi, SE, MIP, serta Anggota DPRD Rohil H Raja Hot, melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Dr Abdul Mu’ti, MEd di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
Turut hadir dalam rombongan Pemkab Rohil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan M Nurhidayat, Kepala Baperida Benny Martedi, serta Kepala BKPSDM Yulisma. Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran pejabat Kemendikdasmen, di antaranya Sekjen Ir Suharti, MA, PhD, Dirjen GTK Prof Dr Nunuk Suryani, MPd, serta Irjen Faizal, SE, MPd.
Baca: Kolaborasi DPR RI dan Pemkab Rohil, Sekolah Garuda Diusulkan untuk Tingkatkan SDM Pesisir Riau
"Kami hadir untuk membahas penguatan sektor pendidikan di Rokan Hilir," ujar Karmila Sari, kepada wartawan melalui sambungan seluler, Rabu (21/01/2026).
Dalam pertemuan itu, Mendikdasmen memberikan peluang luas bagi seluruh guru TK, PAUD, dan SD yang belum berpendidikan Strata 1 (S1) untuk melengkapi data dalam basis data nasional. Para guru tersebut nantinya akan difasilitasi mengikuti pendidikan S1 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan kampus mitra yang telah ditentukan oleh kementerian.
"Kampus mitra akan ditetapkan langsung oleh Kementerian. Untuk wilayah Riau, termasuk Rokan Hilir, penentuan perguruan tinggi akan dikoordinasikan oleh pusat," jelas Karmila Komisi X DPR RI.
Ia menegaskan, peluang tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal dan diinformasikan secara luas kepada seluruh guru melalui Dinas Pendidikan, PGRI, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Selain peningkatan kualifikasi guru, Pemkab Rohil juga mengusulkan dukungan bantuan rehabilitasi sekolah serta penataan kepala sekolah definitif guna mempermudah perbaikan sarana pendidikan agar lebih layak dan nyaman bagi siswa.
Baca: Siap-Siap.... Kemenag Alokasikan Rp 1,6 Triliun untuk KIP Kuliah Mahasiswa di 2026
Mendikdasmen juga menitipkan pesan agar program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat terus digaungkan dan dibiasakan di lingkungan sekolah dengan melibatkan peran aktif orang tua. "Kita tidak hanya mencetak generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan bermoral," tambahnya.
Aduan Dana DBH ke Komisi XI DPR RI
Pada agenda berikutnya, Pemkab Rohil menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (20/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Rohil mengadukan belum cairnya dana hak daerah senilai sekitar Rp520 miliar, yang terdiri dari tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) serta kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi XI DPR RI Dr H Mukhamad Misbakhun, SE, MH, didampingi Wakil Ketua Fauzi Amro, MSi, serta dihadiri sejumlah anggota Komisi XI Puteri Anetta Komarudin, Assoc Prof Dr Eric Hermawan, SH, MT, MM, H Charles Meikyansah, SSos, MIKom, Dr Ir Hj Andi Yuliani Paris, MSc, dan Bertu Merlas, ST.
Dalam RDPU itu, rombongan Pemkab Rohil juga diperkuat oleh Kepala Dinas Sosial Andi Rahman, SSos, MSi, dan Kepala Dinas PUPR Rohil Khoirul Fahmi, ST.
Baca: Ingin Kuliah Gratis Sampai Lulus? Begini Cara Daftar KIP Kuliah 2026
Pemkab Rohil menegaskan bahwa daerah sangat bergantung pada DBH, mengingat Rokan Hilir merupakan daerah penghasil minyak dan kelapa sawit. Sekitar 70 persen APBD saat ini terserap untuk belanja pegawai dan operasional, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi sangat terbatas.
"Kami berharap Komisi XI dapat mendorong percepatan dan kemudahan penyaluran DBH, agar pembangunan daerah dapat berjalan optimal," kata Karmila.
Selain itu, kondisi geografis Rokan Hilir yang didominasi lahan gambut dan dilalui kendaraan bertonase berat akibat aktivitas industri sawit, menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan fiskal pusat. Dukungan tersebut dinilai sejalan dengan upaya daerah dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Usulan Sekolah Garuda ke Kemdiktisaintek
Rangkaian kunjungan ditutup dengan pertemuan bersama Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) RI, Prof Dr Ahmad Najib Burhani, MA, didampingi Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi Adi Nuryanto, ST, MT.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Rohil mengusulkan pendirian Sekolah Garuda. Pihak kementerian menyambut positif usulan tersebut, namun merekomendasikan konsep pembangunan tanpa memanfaatkan gedung lama.
"Sekolah Garuda memiliki desain dan tata ruang khusus, sehingga membutuhkan lahan kosong sekitar 20 hektare untuk dibangun sesuai standar," terang Karmila kepada awak media.
Pemkab Rohil siap menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM di daerah.
