Karmila Sari Dorong Sekolah di Riau Benahi Data untuk Percepat Revitalisasi

KANALSUMATERA.com - PEKANBARU — Anggota Komisi X DPR RI Dr Hj Karmila Sari, SKom, MM, mendorong seluruh sekolah di Provinsi Riau memperkuat kesiapan data dan pemetaan kebutuhan sarana prasarana. Langkah tersebut dinilai penting agar usulan sekolah dapat menjadi dasar dalam memperoleh program revitalisasi satuan pendidikan dari pemerintah.

Dorongan itu disampaikan Karmila Sari saat menginisiasi Workshop Pendidikan bertema “Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dalam Mendukung Sarana dan Prasarana Sekolah”. Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Pekanbaru pada 4-5 September 2026.

Workshop diikuti kepala sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Kegiatan ini mendapat dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.

Hadir dalam kegiatan tersebut Analis Kebijakan Ahli Madya Dr Suhartono Arham yang mewakili Direktur Sekolah Menengah Pertama. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau H Erisman Yahya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai Mukhlis Suzantri, SHutT, MT, serta para narasumber, yakni Rektor Universitas Lancang Kuning Prof Dr Junaidi, Muh. Hasan Catur Windriatmo, dan Erwan Nur Arief. Kegiatan dimoderatori Rifdah Mami.

Baca: UB Perkuat Pendidikan Tinggi Timor-Leste, Gandeng Dua Kementerian

Wakil Ketua Umum PP KPPG Golkar itu mengatakan workshop menjadi ruang bagi kepala sekolah untuk memahami mekanisme program revitalisasi satuan pendidikan sekaligus Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Menurut Karmila, kondisi setiap sekolah tidak sama. Karena itu, kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi harus disusun berdasarkan kondisi faktual dan persoalan yang dihadapi masing-masing sekolah.

"Kegiatan ini kami berharap sangat membantu para kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah masing-masing, karena kondisi setiap sekolah berbeda-beda dan banyak sekali permasalahan revitalisasi," kata Dr Karmila.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data pokok pendidikan (Dapodik) agar sesuai dengan kondisi riil sekolah. Data tersebut juga perlu diperkuat dengan dokumen pendukung, termasuk legalitas lahan.

Baca: IPN P Dorong Pengalihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu Pusat, Ratusan Ribu Pegawai Terselamatkan

Karmila menilai pemahaman terhadap ketentuan program juga menjadi bagian penting dalam proses pengajuan. Dengan demikian, kebutuhan yang disampaikan sekolah dapat sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak terjadi ketidaksesuaian antara data, usulan, dan kebutuhan di lapangan.

"Apakah kita punya surat lahannya, apakah Dapodik sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya," ujarnya.

Ia mencontohkan persoalan yang muncul ketika jumlah siswa mengalami peningkatan. Dalam kondisi tersebut, sekolah dapat membutuhkan tambahan ruang kelas baru (RKB).

Menurut Karmila, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut keterbatasan ruang belajar. Bertambahnya jumlah siswa juga dapat berpengaruh terhadap pemenuhan jam mengajar tenaga pendidik.

Baca: Anggaran Pendidikan 2027 Naik, Hidayat Dorong Madrasah Dapat Porsi Adil

Karena itu, pembangunan RKB dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengakomodasi pertambahan siswa sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pembelajaran di sekolah.

Perhatian khusus juga diminta diberikan kepada sekolah yang berada jauh dari pusat perkotaan. Karmila menilai jarak yang harus ditempuh siswa menuju sekolah perlu diperhitungkan dalam menentukan prioritas pembangunan sarana pendidikan.

"Kalau masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk ke sekolah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita untuk menambah RKB," katanya.

Karmila mengatakan Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pendidikan. Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan harus dilakukan secara merata dan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan.

Baca: Kualitas Udara Pekanbaru Memburuk, PJJ Siswa Diperpanjang hingga 22 September

Sekolah yang berada di daerah terpencil maupun wilayah yang sulit dijangkau, kata dia, juga membutuhkan perhatian agar pemerataan akses terhadap pendidikan yang layak dapat diwujudkan.

"Saya berharap pembangunan ini tidak hanya di kota. Sekolah-sekolah di daerah pinggir dan yang jauh justru harus lebih kita utamakan agar masyarakat mendapatkan sekolah yang lebih layak," ujarnya.

Dorong Evaluasi BOSP dan Pemerataan Pendidikan

Selain membahas revitalisasi sekolah, Karmila turut mendorong evaluasi besaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Evaluasi tersebut dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan operasional sekolah serta kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

Baca: Keluarga Korban Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan di SDN 04 Pulau Birandang Lapor ke Sejumlah Instansi

Ia mengatakan masukan dari kepala sekolah dibutuhkan sebagai bahan pengayaan kebijakan bagi pemerintah dan Komisi X DPR RI. Masukan tersebut mencakup kebutuhan pembiayaan operasional hingga kebutuhan tenaga pendidik.

"Kita membutuhkan masukan yang luar biasa dari bapak ibu kepala sekolah, terutama untuk rekomendasi peningkatan BOSP agar kualitas pengajaran semakin baik dan pendidikan lebih berkeadilan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Karmila juga menyampaikan rencana program sekolah gratis bagi sekolah swasta yang akan menyasar sejumlah daerah di Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di Riau, sejumlah daerah menjadi perhatian dalam program tersebut, di antaranya Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

Baca: LT-II Kwarran Binawidya 2026 Resmi Dibuka, 80 Pramuka Penggalang Siap Bersaing

"Perkembangan pendidikan sangat dinamis dan kebutuhannya selalu berubah. Karena itu, kita membutuhkan kolaborasi dan sinergi yang berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan," ujarnya.

Untuk mendukung pemetaan kebutuhan, Karmila meminta kepala sekolah menyampaikan kondisi sekolah secara lengkap. Salah satunya melalui dokumentasi video yang mencantumkan nama sekolah, kepala sekolah, nomor kontak, jumlah siswa, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Menurut Karmila, kelengkapan informasi tersebut akan memudahkan pemerintah daerah dan Kemendikdasmen dalam memetakan kebutuhan masing-masing sekolah sekaligus menentukan prioritas bantuan.

Kemendikdasmen Siapkan Revitalisasi 67.000 Sekolah

Baca: Bus Sekolah Gratis Resmi Beroperasi, DPRD Dorong Pemko Pekanbaru Perluas Jangkauan Rute

Sementara itu, Dr Suhartono Arham mengatakan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah daerah masih memerlukan perhatian. Ia menyebut program revitalisasi menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.

Suhartono menyampaikan, Kemendikdasmen telah menyalurkan anggaran revitalisasi kepada 16.174 satuan pendidikan pada 2025. Sementara pada 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 67.000 satuan pendidikan dari berbagai jenjang.

Selain revitalisasi fisik, pemerintah juga terus memperkuat digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital.

Untuk jenjang SMP, sebanyak 44 SMP di Kota Dumai dan 167 SMP di Kota Pekanbaru telah menerima perangkat tersebut.

Baca: Bimtek Digital Marketing Wonderful Indonesia di Meranti Sukses, Peserta Siap Tancap Gas di Medsos

Suhartono menegaskan pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Salah satunya melalui mekanisme swakelola dan tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga.

Sekolah juga didorong melakukan dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah revitalisasi. Dokumentasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi pelaksanaan program.

"Jangan yang jelek-jelek saja yang disampaikan. Hasil pembangunan dan hal-hal positif yang telah kita persembahkan kepada masyarakat juga harus disampaikan," katanya.