Prabowo Bentuk Tim Khusus Pendidikan Gratis, Pratikno Pimpin Kajian Anggaran PTN
KANALSUMATERA.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk memperdalam rencana pemberlakuan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Tim tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Pembentukan tim khusus itu merupakan tindak lanjut rapat terbatas mengenai pendidikan gratis yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/09/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan Presiden meminta pemerintah melakukan telaah lebih mendalam sebelum program kuliah gratis diterapkan.
Baca: Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, SMPN 3 Siak Kecil Gelar Lomba Keagamaan
“Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko PMK yang akan mem-breakdown lagi hitungan-hitungan,” jelas Brian.
Tim khusus tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Baca: Pemko Pekanbaru Perluas Seragam Sekolah Gratis, DPRD Ingatkan Anggaran Fasilitas Jangan Terganggu
Fokus utama tim adalah menghitung kebutuhan anggaran, menyusun opsi kebijakan, serta merancang tahapan penerapan pendidikan tinggi negeri gratis. Pemerintah juga akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara dalam menentukan skema yang paling memungkinkan.
Brian menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah melakukan sejumlah perhitungan terkait sumber pembiayaan perguruan tinggi. Komponen yang dikaji antara lain penerimaan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) melalui jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang dimiliki PTN.
“Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di Perguruan Tinggi Negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana,” ujar Brian.
Baca: Latihan Tingkat II Kwarran Bukit Raya Resmi Dibuka, Generasi Tangguh Siap Berbakti
Hasil perhitungan tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah menargetkan kajian lanjutan dapat menghasilkan gambaran yang lebih konkret dalam waktu sekitar dua minggu hingga satu bulan. Hasilnya kemudian akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo untuk menentukan langkah dan tahapan pelaksanaan.
Baca: Karmila Sari Dukung Konsorsium Perguruan Tinggi, Wamen Diktisaintek Tekankan Kampus Harus Berdampak
“Harapannya dalam waktu barangkali dua minggu sampai satu bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik,” ucap Brian.
Selain pendidikan tinggi, pemerintah juga tengah memperkuat kebijakan pendidikan gratis pada jenjang sekolah negeri. Komitmen tersebut mencakup pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan menengah.
Presiden Prabowo juga menegaskan keinginan agar program pendidikan gratis di PTN dapat direalisasikan secepat mungkin. Namun, pemerintah menyatakan penerapannya tetap harus melalui tahapan yang mempertimbangkan kesiapan anggaran.
Baca: Bimtek Digital Marketing Wonderful Indonesia di Meranti Sukses, Peserta Siap Tancap Gas di Medsos
“Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung,” ungkap Brian.
Dengan pembentukan tim khusus tersebut, pemerintah kini memasuki tahap pendalaman mengenai skema, kebutuhan anggaran, serta tahapan penerapan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri.
Baca: Hari Pertama Pelaksanaan TKA di SD 014 Batu Belah Kecamatan Kampar Berjalan Lancar
Keputusan mengenai bentuk dan waktu pelaksanaan program masih menunggu hasil kajian tim yang dipimpin Pratikno sebelum kembali dilaporkan kepada Presiden Prabowo. (SM)
